EsensiJurnalis.com, Jakarta, 6 Mei 2025 — Setelah menggelar aksi dan menyerahkan berkas laporan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung RI, LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) kini secara resmi mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera turun tangan mengusut aliran dana mencurigakan terkait dugaan korupsi dana iklan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB.
Sekretaris Jenderal Trinusa, Panji Ilham Haqiqi, menegaskan bahwa PPATK memegang peran krusial dalam membongkar jaringan keuangan di balik skandal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp222 miliar ini. Tak hanya iklan, dana CSR juga menjadi sorotan serius, karena diduga disalurkan ke proyek-proyek pencitraan politik, termasuk pembangunan patung Bung Karno di GOR Saparua.
Ia menyatakan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada aktor teknis. PPATK harus menelusuri ke mana saja aliran dana iklan dan CSR Bank BJB disalurkan, siapa yang menerima, dan apakah dana itu mengalir ke rekening pribadi atau institusi politik.
LSM Trinusa menilai bahwa skema penyimpangan anggaran dalam bentuk mark-up iklan dan penyalahgunaan dana CSR adalah bentuk korupsi terstruktur dan sistemik. Dalam konteks ini, Trinusa mendesak PPATK untuk membuka semua transaksi mencurigakan yang terhubung dengan keputusan strategis manajemen Bank BJB saat Gubernur Ridwan Kamil masih menjabat sebagai pemegang saham pengendali.
Trinusa menilai bahwa PPATK kini harus menjalankan fungsinya untuk mengungkap aliran uang publik yang dibungkus dalam iklan dan CSR agar tidak menjadi alat pencitraan dan pelanggengan kekuasaan.
Panji juga meminta agar seluruh proyek CSR Bank BJB selama lima tahun terakhir diaudit secara menyeluruh. Pasalnya, Trinusa menemukan dugaan adanya proyek-proyek fiktif maupun pelaksanaan program yang tidak relevan dengan tujuan sosial kemasyarakatan.
Trinusa melihat CSR dijadikan kamuflase korupsi gaya baru. PPATK dan KPK wajib menyelidiki apakah ada hubungan antara anggaran CSR, proyek fisik, dan manuver politik menjelang pemilu.
LSM Triga Nusantara Indonesia berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menyiapkan bukti-bukti tambahan dari hasil investigasi masyarakat sipil untuk diserahkan kepada PPATK dan aparat penegak hukum lainnya. Untuk itu, surat resmi permintaan penelusuran aliran dana telah dikirimkan kepada PPATK melalui email organisasi: support@trinusa.co.id
Trinusa menegaskan bahwa dana publik harus diselamatkan, dan semua pihak yang terlibat—baik pejabat bank, kepala daerah, hingga aktor politik—harus bertanggung jawab secara hukum.
Red A Zainudin
