Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat

Rabu, 12 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

EsensiJurnalis.com, Jawa Barat – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menyatakan bahwa tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Beliau menegaskan perlunya tindakan hukum terhadap oknum yang mengganggu perusahaan di kawasan industri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, berpendapat bahwa yang lebih membahayakan adalah pejabat yang korupsi. Ia menyatakan bahwa premanisme muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Panji juga menyoroti kasus Bank BJB yang lebih memilih meminjamkan dana ke luar Jawa Barat dan Banten, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal.

Sebagai ahli di bidang investasi, penting untuk memahami bahwa iklim investasi yang kondusif memerlukan stabilitas dan keamanan. Tindakan premanisme oleh oknum ormas memang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menurunkan minat investor. Namun, pernyataan Panji Ilham Haqiqi juga menyoroti masalah mendasar yang tidak boleh diabaikan. Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.

Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.

Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. Dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud.

Baca Juga:  Terkait Dugaan Penyimpangan Anggaran di BPRS Mendapat Tanggapan dari Komisi II DPRD Waykanan

( Red A Zainudin)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Persetubuhan Anak, Seorang Pria Diamankan
Lawan Karhutla Way Kambas Harus Cepat, Terpadu, dan Tidak Menunggu Api Membesar
Polisi Tindak Tegas Terukur Pelaku DPO Narkoba Penyalahgunaan Senjata Api di Lampung Utara
Senat Universitas dan GBHN: Guru Besar Hanya Nama
Kapolres Pesisir Barat Gelar Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla
Dialog Kritis YLBHI-LBH Bandar Lampung: Membongkar Mitos Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terhadap Aktivitas Korporasi Perkebunan di Provinsi Lampung
Polres Lampung Utara Gelar Kesamaptaan Jasmani dan Beladiri Berkala Semester II 2026 Bagi Personel Polsek
Satlantas Polres Lampung Utara Pantau Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukarno Hatta

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:23

Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Persetubuhan Anak, Seorang Pria Diamankan

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:26

Lawan Karhutla Way Kambas Harus Cepat, Terpadu, dan Tidak Menunggu Api Membesar

Selasa, 25 Agustus 2026 - 06:16

Polisi Tindak Tegas Terukur Pelaku DPO Narkoba Penyalahgunaan Senjata Api di Lampung Utara

Selasa, 25 Agustus 2026 - 05:04

Senat Universitas dan GBHN: Guru Besar Hanya Nama

Senin, 24 Agustus 2026 - 14:09

Kapolres Pesisir Barat Gelar Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla

Berita Terbaru

Info Terkini

Senat Universitas dan GBHN: Guru Besar Hanya Nama

Selasa, 25 Agu 2026 - 05:04