EsensiJurnalis.com, Lampung Barat esensijurnalis com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kabupaten Pringsewu bertekad menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tahun anggaran 2025. Langkah tegas ini mendapatkan dukungan penuh tanpa syarat dari seluruh jajaran pengurus dan anggota LSM Trinusa se-Provinsi Lampung, Rabu, 20 mei 2026.
Keputusan untuk turun ke jalan ini diambil setelah pihaknya melakukan pemantauan, pengumpulan data, dan verifikasi awal yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara perencanaan, realisasi, serta penggunaan dana publik yang dialokasikan bagi operasional dan program kerja Sekretariat DPRD pada tahun berjalan. Menurut pihak Trinusa, sejumlah pos anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan ada yang dinilai tidak memiliki manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat luas.
Ketua DPC LSM Trinusa Kabupaten Pringsewu, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa gerakan ini murni merupakan bentuk pengawasan masyarakat dan tanggung jawab moral untuk mengawal setiap rupiah uang rakyat. “Kami tidak akan diam saja jika ada dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kinerja lembaga perwakilan rakyat agar lebih efektif dan bermanfaat. Dana tersebut adalah milik rakyat, dan kami berhak mengetahui serta memastikan penggunaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Dukungan penuh yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Trinusa se-Provinsi Lampung menjadi sinyal bahwa isu ini bukan sekadar persoalan lokal, melainkan perhatian bersama seluruh elemen organisasi di wilayah Lampung. Pihak DPD menegaskan akan mengerahkan sumber daya dan mengoordinasikan langkah-langkah agar aksi ini berjalan tertib, damai, dan tetap berpegang pada prinsip hukum serta konstitusi.
“Seluruh jajaran Trinusa se-Lampung berdiri di belakang DPC Pringsewu. Dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini harus diusut sampai tuntas. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar perwakilan DPD LSM Trinusa Provinsi Lampung.
Melalui aksi unjuk rasa yang direncanakan akan dihadiri ratusan anggota dan simpatisan ini, LSM Trinusa menuntut beberapa hal pokok. Pertama, pihak Sekretariat DPRD wajib membuka secara rinci dan transparan seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025. Kedua, meminta Inspektorat Daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam dan menyeluruh. Ketiga, apabila ditemukan unsur pidana dalam penyimpangan tersebut, aparat penegak hukum harus segera memproses dan mempertanggungjawabkan pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak kepolisian setempat telah dikabari terkait rencana pelaksanaan aksi ini guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung. LSM Trinusa juga mengimbau seluruh anggotanya untuk menjaga ketertiban, tidak terprovokasi hal-hal yang merusak, serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab, tegas Abdul Manaf.
Kaperwil: Ahmad zainudin
