EsensiJurnalis.com, Bandar Lampung – Lagi dan lagi Kontroversi pelayanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali memuncak. Ketua Umum Gepak Lampung, Wahyudi, mengecam keras tindakan rumah sakit plat merah ini yang dianggap gagal Memberikan Layanan Masyarakat dan mengedepankan uang baru Pelayanan
Sabtu (23/8/2025), Amran Dawiri (60), warga Kelurahan Pasir Gintung, tewas seketika setelah motor yang dikendarainya tertabrak kereta api (KA) Babaranjang di perlintasan Jalan Pemuda, Tanjung Karang, Kecamatan Enggal.
Tubuh korban terputus, sedangkan motornya terpental hingga ratusan meter ke Kelurahan Kebon Jahe.
Keluarga korban segera membawa jenazah ke RSUDAM agar bisa diurus dan dimakamkan, namun mereka dibuat tercengang saat pihak rumah sakit meminta Rp3 juta untuk pengurusan jenazah.
“Kejam dan tidak berprikemanusiaan. Korban ditabrak kereta dari jam 7 pagi, ditelantarkan di rumah sakit sampai keluarga harus membayar Rp3 juta untuk biaya operasi. Sungguh kejam dunia ini,” ujar Salah satu anggota keluarga kepada media, Sabtu, 23/8/2025.
Merespon kasus ini, Wahyudi menyatakan, kasus ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan cermin kegagalan sistem yang kronis.
Ia menjelaskan bahwa pola yang sama terjadi pada bayi dari Lampung Selatan yang meninggal akibat pungli oknum dokter.
“Kini Amran Dawiri ditelantarkan sampai keluarga harus membayar biaya yang seharusnya tidak pantas. RSUDAM telah membuktikan bahwa di mata mereka, nyawa manusia bisa ditakar dengan uang,” tegas Wahyudi.
Menurutnya, masalah ini lebih dari sekadar kelalaian individu karena mencerminkan budaya institusi yang menelantarkan pasien, membiarkan keluarga menanggung penderitaan, dan memperlihatkan ketamakan oknum serta lemahnya pengawasan internal.
“Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, RSUDAM bukan lagi tempat penyelamatan nyawa, tapi simbol kegagalan birokrasi yang membunuh kemanusiaan, ujarnya.
Wahyudi menekankan bahwa rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi benteng terakhir keselamatan nyawa masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa nyatanya korban kecelakaan parah pun ditinggalkan, diperlakukan seperti beban, bukan manusia.
“Ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah, regulator, dan masyarakat. Setiap hari rumah sakit menunda atau membebani keluarga dengan biaya tak wajar, itu sama saja mengeksekusi nyawa secara administratif,” tambahnya.
Ia menuntut reformasi internal dan tindakan nyata di RSUDAM. Menurut Wahyudi, rumah sakit harus menghentikan praktik tidak manusiawi sekarang juga.
“Tidak ada toleransi untuk pungli, penelantaran pasien, atau birokrasi yang merampas hak dan menghina martabat manusia. Setiap nyawa harus dihargai sepenuhnya. Jika tidak, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban total, mulai dari oknum hingga pimpinan institusi. RSUDAM harus menjadi rumah sakit yang membela nyawa, bukan menghitungnya sebagai angka di laporan atau uang di rekening,” pungkas Wahyudi dengan nada tinggi.catatan penting untuk dirut RSUD Abdulmuloek Jangan Uang Jadi lantaran untuk Pelayanan!!
Pewarta: Bambang
